Semakin mudah, Transaksi Pembayaran Pajak Online

Memasuki era teknologi yang semakin canggih atau yang lebih dikenal dengan istilah digitalisasi membuat segala aktivitas transaksi apapun semakin mudah. Saat ini transaksi dan pembelian maupun pembayaran tidak hanya secara offline namun online. Hal ini juga termasuk dengan pembayaran pajak online. 

Secara umum kita mengetahui membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara. Definisi pajak secara umum pajak merupakan pungutan wajib yang diberikan rakyat kepada negara. Hal ini berfungsi untuk pembangunan negara. Hasil dari pajak digunakan untuk membiayai anggaran-anggaran yang dibutuhkan negara termasuk menggaji para pegawai pemerintahan atau yang biasa kita sebut Aparatur Sipil Negara.

Fungsi pajak

1. Fungsi Pembangunan

Pajak yang didapatkan dari rakyat merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Dimana nantinya hasil dari pungutan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan negara. Contohnya yaitu membangun berbagai fasilitas untuk rakyat, ini juga memakai anggaran dari hasil pajak.

2. Fungsi regulasi

Pemerintah juga menggunakan sebagai fiskal. Kebijakan fiskal ini merupakan negara seperti memberikan pajak bea masuk.

3. Fungsi stabilitas

Adanya pungutan pajak membuat negara mempunyai anggaran. Nantinya anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan dan menjaga stabilitas negara.

Jenis Pajak

1. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan pada wajib pajak secara bertahap perorangan maupun badan usaha, contohnya pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak penghasilan (PPh).

2. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang di kenakan pada wajib pajak ketika melakukan sebuah transaksi. Contohnya saat membeli suatu barang mewah.

Berikut ini beberapa hal yang harus disiapkan oleh wajib pajak perusahaan atau badan untuk melakukan proses pembayaran pajak online. Hal yang harus disiapkan yaitu seperti berbagai dokumen keuangan.

Namun bagi wajib pajak orang pribadi sedang menjalankan usahanya wajib melampirkan data keuangan. Sedangkan untuk wajib pajak perorangan seperti pegawai ataupun pekerja, diperlukan melampirkan dokumen pemotongan penghasilan atau PPh pasal 21 dari pemberi gaji.

Di atas merupakan sedikit ulasan mengenai pajak. Dapat dilihat jika pajak memiliki peran penting guna pembangunan sebuah negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat melakukan transaksi pembayaran pajak dengan mudah. Salah satunya dengan membuat aplikasi pembayaran pajak online.

Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, membuat masyarakat menjalankan kewajibannya membayar pajak dengan mudah dan tepat waktu. Saat ini DJP terus mengembangkan sistem pembayaran pajak digital melalui e-billing.

Mengutip dari Peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1, definisi e-billing yaitu sistem penerimaan elektronik yang dibuat oleh DJP dengan menggunakan Billing System. Billing System merupakan sistem pembayaran secara elektronik dengan memakai kode billing. Kode ini merupakan kode untuk mengidentifikasi suatu transaksi pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak saat akan melangsungkan pembayaran. Kode tersebut terdiri dari 15 digit, dan hanya berlaku selama 1 bulan sejak diterbitkan. Stelah masa berlaku lewat, kode tersebut akan terhapus secara otomatis dari sitem. Selain itu, kode yang telah diterbitkan tidak akan dapat digunakan lagi.

Selain melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP, wajib Pajak juga dapat menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).  PJAP merupakan pihak yang dipilih oleh DJP guna menyediakan jasa Aplikasi Perpajakan peserta wajib pajak.

Berikut ini aplikasi yang disediakan oleh Penyedia Jasa Perpajakan :

1. Menyediakan aplikasi penerbitan serta penyaluran bukti pemotongan elektronik

2. Sebagai penyedia e-Faktur dengan sistem Host to Host

3. Menyediakan aplikasi membuat kode billing.

4. Menyediaka aplikasi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan bentuk dokumen elektronik

Selain itu transaksi perpajakan melalui PJAP, para wajib pajak tidak perlu khawatir tentang keamanan data pribadi. Dikarenakan penyedia layanan pembayaran pajak online tersebut akan menjamin dan menjaga kerahasiaan data para wajib pajak. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun tetap hati-hati dalam memilih aplikasi tersebut, pilihlah aplikasi yang telah bermitra resmi dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Semua fasilitas yang ada di aplikasi perpajakan tersebut menguntungkan di kedua belah pihak, baik DJP maupun wajib Pajak.

Next
This is the current newest page
Previous
Next Post »